Bagaimana Proses Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)?

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga ekonomi yang dibentuk oleh desa untuk mengelola usaha dan sumber daya desa demi meningkatkan perekonomian masyarakat. Proses pendiriannya melibatkan tahapan administratif dan partisipasi warga agar usaha desa dapat berjalan legal dan berkelanjutan.

1. Identifikasi Potensi Usaha Desa

Langkah awal adalah melakukan pendataan dan analisis potensi ekonomi desa, misalnya sektor pertanian, perikanan, pariwisata, atau jasa. Desa menentukan jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia.

2. Musyawarah Desa dan Penyusunan Perdes

Pembentukan BUMDes harus disetujui dalam musyawarah desa. Dari musyawarah ini disusun Peraturan Desa (Perdes) tentang BUMDes, yang memuat:

• Tujuan dan ruang lingkup usaha.
• Struktur organisasi dan pengelolaan.
• Modal awal dan sumber pendanaan.
• Mekanisme pembagian keuntungan.

3. Penetapan Struktur Organisasi

Desa membentuk pengurus dan pengawas BUMDes sesuai aturan Perdes. Pengurus bertanggung jawab atas operasional usaha, sementara pengawas memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan.

4. Pendaftaran dan Legalitas

Setelah Perdes disahkan, BUMDes dapat didaftarkan secara resmi untuk memperoleh status hukum sebagai badan usaha desa. Legalitas ini penting agar BUMDes bisa membuka rekening, melakukan transaksi bisnis, dan bekerja sama dengan pihak luar.

5. Penyusunan Rencana Usaha

BUMDes menyusun rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, termasuk strategi pemasaran, manajemen keuangan, serta pengembangan usaha agar dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

6. Pengawasan dan Evaluasi Berkala

Pengurus BUMDes wajib menyusun laporan keuangan dan operasional secara rutin. BPD dan pemerintah desa berperan dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja BUMDes agar usaha berjalan transparan, efisien, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Proses pendirian BUMDes meliputi identifikasi potensi desa, musyawarah desa, penyusunan Perdes, penetapan pengurus, pendaftaran legalitas, penyusunan rencana usaha, serta pengawasan berkala. Dengan prosedur yang jelas dan partisipasi warga, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi desa.