Pembangunan infrastruktur desa adalah salah satu fokus utama dalam penggunaan Dana Desa (DD). Namun, agar pembangunan berjalan sesuai aturan dan kebutuhan masyarakat, diperlukan pengawasan yang kuat. Di sinilah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan penting sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, termasuk proyek infrastruktur.
Lalu, bagaimana sebenarnya peran BPD dalam mengawasi proyek infrastruktur desa?
1. Menjadi Wadah Aspirasi Masyarakat
BPD berfungsi sebagai penghubung antara warga dengan pemerintah desa. Ketika ada rencana pembangunan jalan, jembatan, irigasi, atau fasilitas umum lainnya, BPD wajib menampung aspirasi masyarakat agar proyek benar-benar sesuai kebutuhan warga desa, bukan hanya kepentingan segelintir pihak.
2. Mengawasi Proses Perencanaan
Dalam Musyawarah Desa (Musdes), BPD terlibat aktif untuk memastikan bahwa proyek infrastruktur direncanakan secara transparan. Perannya adalah:
- Memastikan proyek masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).
- Mengawasi agar perencanaan tidak melenceng dari aturan perundang-undangan.
- Memberi masukan agar pembangunan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat.
3. Mengawal Pelaksanaan Proyek
Saat proyek berjalan, BPD memiliki kewajiban melakukan monitoring langsung di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa:
- Pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Material yang digunakan berkualitas baik.
- Proyek selesai tepat waktu.
- Tidak ada penyimpangan atau penyelewengan dana.
Dengan pengawasan BPD, risiko pembangunan asal-asalan bisa diminimalisir.
4. Menjamin Transparansi dan Akuntabilitas
BPD berperan memastikan pemerintah desa menyampaikan laporan secara terbuka kepada masyarakat mengenai penggunaan dana untuk infrastruktur. Transparansi ini penting agar masyarakat mengetahui bagaimana dana desa dipakai dan apa hasil yang sudah dicapai.
5. Menyampaikan Laporan dan Rekomendasi
Jika BPD menemukan adanya penyimpangan dalam pembangunan infrastruktur desa, mereka berhak:
- Memberikan teguran dan rekomendasi kepada pemerintah desa.
- Melaporkan ke pemerintah daerah atau aparat terkait bila ditemukan dugaan penyalahgunaan.
- Menyampaikan laporan kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
6. Mendorong Partisipasi Masyarakat
Selain mengawasi, BPD juga bisa mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Misalnya dengan mengajak warga ikut gotong royong atau memberikan masukan terkait kualitas pembangunan. Partisipasi aktif masyarakat akan memperkuat fungsi kontrol sosial di desa.
Kesimpulan
Peran BPD dalam mengawasi proyek infrastruktur desa sangat vital. Mulai dari menampung aspirasi, mengawasi perencanaan, mengawal pelaksanaan, hingga memastikan transparansi dan akuntabilitas, semua dijalankan demi tercapainya pembangunan desa yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dengan pengawasan yang baik dari BPD, pembangunan infrastruktur desa dapat berjalan lebih transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Comments
Post a Comment
silahkan di komentar anda