Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Pemberantasan DBD?

on


Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam Pemberantasan DBD?

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini masih menjadi ancaman serius, terutama di wilayah tropis seperti Indonesia. Dalam upaya pemberantasannya, peran pemerintah desa sangat vital karena desa adalah garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Peran Strategis Pemerintah Desa dalam Pemberantasan DBD

  1. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Pemerintah desa dapat secara aktif mengedukasi warga tentang:

    • Bahaya dan gejala DBD.
    • Cara pencegahan melalui 3M Plus (Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang + menghindari gigitan nyamuk).
    • Pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

    Kegiatan ini bisa dilakukan lewat pertemuan RT, pengumuman masjid, media sosial desa, dan kerja sama dengan sekolah atau posyandu.

  1. Menggerakkan Kegiatan Gotong Royong Kepala desa bersama perangkat dan warga dapat menginisiasi:
    • Kerja bakti membersihkan lingkungan secara berkala.
    • Pemberantasan sarang nyamuk di tempat-tempat rawan (bak mandi, talang air, genangan).
    • Pemangkasan tanaman liar yang bisa menjadi tempat nyamuk berkembang biak.
  1. Pembentukan Kader Jumantik (Juru Pemantau Jentik) Pemerintah desa bisa membentuk tim kader Jumantik dari warga yang dilatih untuk:
    • Memantau keberadaan jentik nyamuk di rumah-rumah warga.
    • Melaporkan temuan ke petugas kesehatan atau puskesmas.
    • Memberikan edukasi langsung ke keluarga tentang pencegahan DBD.
  1. Koordinasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan Desa perlu aktif berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk:
    • Mendapatkan data kasus DBD.
    • Menjadwalkan fogging jika ditemukan kasus DBD.
    • Mengadakan penyuluhan kesehatan dan pembagian abate.
  1. Penggunaan Dana Desa untuk Pencegahan Dana desa dapat dialokasikan untuk:
    • Pengadaan larvasida (abate).
    • Penyemprotan lingkungan (fogging) darurat.
    • Pelatihan kader kesehatan.
    • Sarana kebersihan seperti tong sampah atau alat penguras air.
  1. Mendorong Partisipasi Aktif Warga Pemerintah desa harus membangun budaya peduli lingkungan dan kesehatan dengan:
    • Mendorong peran aktif RT/RW dalam pengawasan lingkungan.
    • Memberikan penghargaan kepada dusun atau RT yang berhasil menjaga wilayah bebas DBD.
    • Menyediakan saluran pelaporan cepat jika ada warga dengan gejala DBD.

Kesimpulan

Pemberantasan DBD tidak bisa hanya dilakukan oleh tenaga medis, tetapi butuh kerja sama semua lapisan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran penting sebagai motor penggerak edukasi, pencegahan, dan penanganan dini. Dengan tindakan cepat dan terkoordinasi, desa bisa menjadi wilayah yang sehat dan bebas dari ancaman DBD.

Perlu materi sosialisasi atau panduan kader Jumantik berbasis desa? Saya bisa bantu menyusunnya.

Comments

Post a Comment

silahkan di komentar anda