---

Apa Saja Sanksi Jika Dokumen Kependudukan Dipalsukan?

Dokumen kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, atau surat pindah adalah dokumen resmi yang diakui negara dan memiliki kekuatan hukum. Namun sayangnya, masih ada oknum yang nekat memalsukan atau memanipulasi dokumen tersebut untuk berbagai tujuan—mulai dari pengajuan bantuan, pinjaman, hingga manipulasi identitas. Padahal, pemalsuan dokumen kependudukan merupakan tindak pidana dengan sanksi tegas. Apa saja bentuk pelanggaran dan hukuman yang bisa dikenakan?

Apa Itu Pemalsuan Dokumen Kependudukan?

Pemalsuan dokumen kependudukan adalah tindakan:

• Membuat data palsu (nama, alamat, tanggal lahir, NIK, dan lainnya)
• Mengubah isi dokumen resmi tanpa prosedur sah
• Menggunakan dokumen orang lain untuk keperluan pribadi
• Menerbitkan dokumen palsu dengan perangkat desa atau lembaga yang tidak berwenang

Bentuk-Bentuk Pemalsuan yang Umum Terjadi

• Menggunakan KTP palsu untuk membuat SIM atau pinjaman
• Mendaftarkan diri sebagai warga miskin palsu untuk mendapatkan bantuan sosial
• Mengubah data usia di akta kelahiran
• Menggandakan kartu keluarga dengan data yang dimanipulasi
• Menggunakan surat nikah palsu untuk mengurus akta anak

Sanksi Hukum Berdasarkan Undang-Undang

Pemalsuan dokumen kependudukan diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya:

1. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 93:

"Setiap orang yang memalsukan data atau dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000."

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 263 KUHP:

"Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, dapat dihukum penjara maksimal 6 tahun."

Pasal 264 KUHP:

Pemalsuan surat otentik (dokumen resmi pemerintah) dapat dikenai hukuman penjara hingga 8 tahun.

3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Jika dokumen dipalsukan secara digital atau digunakan secara daring, dapat dikenai sanksi tambahan sesuai pasal 35 dan 51.

Siapa yang Bisa Dikenai Sanksi?

• Pelaku langsung (yang memalsukan atau menggunakan)
• Pihak ketiga yang membantu (oknum perangkat desa, calo, atau orang dalam)
• Pemilik data jika terbukti mengetahui namun membiarkan penyalahgunaan

Dampak Sosial dan Administratif

• Data kependudukan menjadi tidak valid
• Warga lain yang berhak tidak mendapatkan haknya (misal, bantuan)
• Terhambatnya pelayanan publik
• Bisa masuk daftar hitam dan tidak bisa mengurus dokumen baru

Bagaimana Mencegahnya?

• Warga harus mengurus dokumen melalui jalur resmi
• Pemerintah desa perlu menyaring dan memverifikasi data dengan ketat
• Terapkan sistem informasi digital yang terkoneksi langsung ke Dukcapil
• Lakukan sosialisasi tentang bahaya dan sanksi pemalsuan

Kesimpulan

Pemalsuan dokumen kependudukan bukan pelanggaran kecil—itu adalah tindak pidana serius yang bisa berujung hukuman penjara dan denda. Demi keadilan dan keteraturan administrasi, setiap warga dan aparatur desa harus menjaga keaslian serta integritas data yang ada. Mari jaga kejujuran dalam administrasi, demi masa depan desa yang lebih tertib dan terpercaya.

---