Mengapa Proses Pengurusan Tanah di Desa Bisa Lama?

Bagi banyak masyarakat desa, tanah adalah aset berharga yang diwariskan turun-temurun. Namun, ketika ingin mengurus sertifikat tanah, balik nama, atau legalitas lainnya, banyak yang mengeluhkan prosesnya yang lama dan berbelit-belit.

Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa saja faktor yang menyebabkan pengurusan tanah di desa memakan waktu lama? Yuk, kita bahas lebih dalam!

1. Masalah Administrasi dan Data yang Tidak Lengkap

Salah satu penyebab utama lamanya pengurusan tanah di desa adalah kurangnya dokumen yang lengkap dan valid. Beberapa masalah administrasi yang sering terjadi, antara lain:

• Tanah belum memiliki bukti kepemilikan yang jelas, seperti Akta Jual Beli (AJB) atau Surat Pernyataan Waris.
• Tidak ada pemetaan tanah yang akurat, sehingga sulit menentukan batas tanah dengan pasti.
• Data kepemilikan tanah tidak diperbarui, terutama jika tanah diwariskan turun-temurun tanpa pencatatan resmi.

Ketika dokumen tidak lengkap, masyarakat harus melalui proses verifikasi tambahan yang bisa memakan waktu lebih lama.

2. Proses Birokrasi yang Panjang

Pengurusan tanah melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah desa, Badan Pertanahan Nasional (BPN), notaris, hingga kecamatan dan kabupaten. Setiap tahapan memiliki prosedur sendiri yang harus diikuti, seperti:

• Pembuatan Surat Keterangan Tanah dari desa.
• Pengukuran tanah oleh petugas BPN.
• Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB).

Jika ada hambatan di salah satu tahapan, maka seluruh proses bisa terhambat.

3. Sengketa dan Permasalahan Hukum

Tidak jarang tanah di desa mengalami sengketa karena berbagai alasan, misalnya:

• Tumpang tindih kepemilikan akibat tanah diwariskan kepada banyak ahli waris tanpa pemisahan yang jelas.
• Batas tanah yang tidak jelas, yang bisa memicu perselisihan dengan tetangga.
• Tanah dalam status sengketa hukum, misalnya ada pihak lain yang mengklaim kepemilikan atas tanah tersebut.

Jika terjadi sengketa, proses pengurusan tanah bisa terhenti sampai ada penyelesaian yang jelas melalui jalur hukum atau mediasi.

4. Kurangnya Sumber Daya di Pemerintah Desa dan BPN

Di beberapa desa, jumlah petugas administrasi masih terbatas, sehingga proses verifikasi dokumen dan pengukuran tanah menjadi lebih lambat. Beberapa faktor yang menyebabkan ini adalah:

• Minimnya tenaga ahli dan petugas BPN di daerah pedesaan.
• Banyaknya jumlah permohonan yang harus diproses, terutama jika ada program sertifikasi tanah massal seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Ketika petugas kewalahan, waktu tunggu untuk pengurusan tanah bisa menjadi lebih lama dari yang diharapkan.

5. Faktor Teknis: Pengukuran dan Validasi Tanah

Dalam proses sertifikasi tanah, salah satu tahapan penting adalah pengukuran dan pemetaan tanah oleh petugas BPN. Namun, ada beberapa kendala yang sering muncul, seperti:

• Jadwal pengukuran yang lama, karena jumlah petugas terbatas.
• Perbedaan data antara dokumen lama dan kondisi lapangan, yang membutuhkan revisi dan pengecekan ulang.
• Akses ke lokasi sulit, terutama jika tanah berada di daerah terpencil atau masih berupa lahan kosong.

Proses ini sering kali membutuhkan waktu ekstra sebelum sertifikat tanah bisa diterbitkan.

6. Biaya dan Prosedur yang Kurang Transparan

Meskipun ada program seperti PTSL yang bertujuan mempermudah pengurusan sertifikat tanah secara gratis atau murah, pada praktiknya masyarakat sering menghadapi:

• Biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
• Kurangnya sosialisasi tentang prosedur yang benar, sehingga masyarakat tidak tahu langkah-langkah yang harus diikuti.

Jika tidak ada informasi yang jelas, banyak warga desa yang akhirnya mengurus tanah melalui pihak ketiga atau calo, yang bisa memperlambat proses dan meningkatkan biaya.

Kesimpulan

Pengurusan tanah di desa bisa lama karena berbagai faktor, mulai dari masalah administrasi, birokrasi yang panjang, sengketa hukum, keterbatasan tenaga petugas, hingga kendala teknis di lapangan.

Agar proses ini bisa lebih cepat dan mudah, pemerintah desa dan BPN perlu meningkatkan transparansi, mempercepat digitalisasi data tanah, serta memberikan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat.

Jika kamu sedang mengurus tanah dan mengalami kendala, pastikan untuk menyediakan dokumen yang lengkap, mengikuti prosedur resmi, dan menghindari jalur tidak resmi yang justru bisa memperlambat proses.

Bagaimana pengalamanmu dalam mengurus tanah di desa? Apakah prosesnya cepat atau justru lama? Bagikan ceritamu di kolom komentar!