Apa Itu Program Wajib Belajar 12 Tahun dan Bagaimana Implementasinya di Desa?

Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan dasar hingga menengah atas secara gratis. Program ini merupakan kelanjutan dari Wajib Belajar 9 Tahun yang sebelumnya hanya mencakup SD dan SMP. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan semua anak Indonesia bisa menyelesaikan pendidikan minimal hingga SMA atau sederajat.

Implementasi di Desa

Di desa, implementasi program ini memiliki tantangan dan strategi tersendiri:

1. Penyediaan Infrastruktur Sekolah

   • Pemerintah perlu memastikan ketersediaan sekolah hingga tingkat SMA/SMK di desa atau daerah terdekat.
   • Jika sekolah tidak ada di desa, pemerintah biasanya memberikan subsidi transportasi atau membangun sekolah filial.

2. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

   • Sekolah-sekolah di desa mendapat dana BOS untuk menutupi biaya pendidikan agar gratis bagi siswa.
   • Dana ini digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah, buku, dan operasional lainnya.

3. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP)

   • Anak-anak dari keluarga kurang mampu di desa mendapatkan bantuan melalui KIP, yang mencakup biaya sekolah, seragam, dan alat tulis.

4. Dukungan Guru dan Tenaga Pengajar

   • Pemerintah menempatkan guru-guru melalui program Guru Penggerak, PPG (Pendidikan Profesi Guru), atau mengangkat guru honorer menjadi ASN-PPPK agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
   • Pelatihan untuk guru juga ditingkatkan agar pembelajaran tetap berkualitas.

5. Pendidikan Jarak Jauh atau Sekolah Terbuka

   • Bagi desa yang sulit dijangkau atau tidak memiliki SMA/SMK, pemerintah menerapkan sekolah terbuka atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).
   • Beberapa desa juga memiliki program Kejar Paket C bagi siswa putus sekolah.

6. Dukungan dari Masyarakat dan Pemerintah Desa

   • Kepala desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat sering berperan dalam mendorong anak-anak agar tetap bersekolah.
   • Beberapa desa juga mengalokasikan dana desa untuk mendukung pendidikan, seperti membangun perpustakaan desa atau menyediakan beasiswa lokal.

Tantangan Implementasi di Desa

• Akses ke sekolah yang jauh: Banyak desa terpencil yang belum memiliki SMA, sehingga anak-anak harus bersekolah di kecamatan atau kabupaten lain.
• Kendala ekonomi keluarga: Banyak anak di desa harus membantu orang tua bekerja, sehingga ada risiko putus sekolah.
• Ketersediaan guru yang terbatas: Tidak semua desa memiliki jumlah guru yang cukup atau berkualitas.
• Keterbatasan teknologi dan internet: Jika pembelajaran daring diperlukan, desa-desa yang belum memiliki akses internet akan kesulitan.

Meskipun ada tantangan, program Wajib Belajar 12 Tahun tetap menjadi prioritas nasional dengan berbagai upaya untuk memastikan semua anak, termasuk di desa, mendapatkan pendidikan yang layak.