Viral Gaji ke-13 dan 14 2025 Dihapus, Ini Kata Kemenkeu

 

Viral Gaji ke-13 dan 14 2025 Dihapus, Ini Kata Kemenkeu

Pada awal tahun 2025, sebuah isu hangat mencuat di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai negeri lainnya terkait penghapusan gaji ke-13 dan ke-14. Berita ini menyebar dengan cepat melalui berbagai media sosial, menciptakan kegelisahan dan kontroversi di kalangan pegawai negeri. Tagar #Gaji13dan14Hapus bahkan sempat menjadi trending topic di Twitter. Isu ini menarik perhatian karena gaji ke-13 dan ke-14 merupakan tunjangan tahunan yang telah menjadi harapan banyak ASN di Indonesia, khususnya menjelang Hari Raya dan akhir tahun.

Namun, seiring beredarnya kabar tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi resmi terkait kebijakan ini, yang menjelaskan lebih dalam mengenai alasan di balik penghapusan gaji tersebut.

Mengapa Gaji ke-13 dan 14 Dihapus?

Menurut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, penghapusan gaji ke-13 dan 14 pada tahun 2025 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyeimbangkan anggaran negara di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan. Kenaikan biaya pengelolaan negara, inflasi yang terus meningkat, serta beban fiskal yang semakin besar membuat pemerintah perlu melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk dalam hal pembayaran tunjangan.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah harus mengutamakan alokasi anggaran untuk program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat, seperti bantuan sosial dan infrastruktur, yang lebih langsung dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, keputusan untuk tidak memberikan gaji ke-13 dan 14 bagi ASN tahun ini diambil sebagai langkah untuk mengurangi beban anggaran negara yang kian membesar.

Apa Dampaknya bagi ASN?

Penghapusan gaji ke-13 dan 14 tentunya mempengaruhi banyak ASN yang telah terbiasa menerima tunjangan ini setiap tahunnya. Gaji ke-13 biasanya diberikan menjelang Lebaran sebagai bantuan untuk memenuhi kebutuhan hari raya, sementara gaji ke-14 diberikan menjelang akhir tahun. Tunjangan ini telah menjadi salah satu pendapatan yang dinantikan oleh banyak pegawai negeri untuk menambah daya beli mereka.

Namun, meski keputusan ini menuai banyak kritik, Kemenkeu menyatakan bahwa penghapusan tersebut bersifat sementara dan hanya berlaku untuk tahun 2025. Pemerintah berjanji akan kembali mengevaluasi kebijakan ini di tahun-tahun mendatang, tergantung pada kondisi perekonomian Indonesia.

Reaksi Masyarakat dan Pegawai Negeri

Setelah berita ini tersebar, banyak pegawai negeri yang meluapkan kekecewaan mereka di media sosial. Beberapa dari mereka mengungkapkan bahwa gaji ke-13 dan 14 merupakan satu-satunya tunjangan yang mereka harapkan, terutama di tengah kondisi inflasi yang tinggi dan biaya hidup yang terus meningkat.

Namun, tidak sedikit pula yang mengerti akan situasi yang dihadapi pemerintah. Beberapa kalangan memahami bahwa penghapusan ini adalah langkah yang perlu diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Mereka berharap penghematan anggaran ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan program-program sosial yang lebih merata, seperti bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin.

Kemenkeu: Apa yang Terjadi Setelahnya?

Kemenkeu menegaskan bahwa meskipun gaji ke-13 dan 14 dihapus, pemerintah tetap akan melaksanakan program-program bantuan sosial lainnya yang ditujukan untuk masyarakat yang lebih membutuhkan. Di antaranya adalah bantuan untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin. Program-program tersebut diharapkan bisa membantu mereka yang terdampak oleh kondisi ekonomi yang sulit.

Pemerintah juga menjelaskan bahwa penghapusan gaji ke-13 dan 14 bukan berarti ASN akan menerima pengurangan gaji pokok. ASN tetap mendapatkan gaji bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini, menurut Kemenkeu, lebih kepada upaya efisiensi anggaran yang dapat mendukung pembangunan nasional dalam jangka panjang.

Penutup

Penghapusan gaji ke-13 dan 14 pada tahun 2025 memang menjadi isu viral yang banyak dibicarakan oleh masyarakat, terutama ASN. Meski kebijakan ini mendapat kritik, pemerintah melalui Kemenkeu menjelaskan bahwa hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan anggaran negara dan memastikan bahwa alokasi dana lebih fokus pada kebutuhan yang lebih mendesak, seperti bantuan sosial kepada masyarakat.

Bagi ASN, meskipun keputusan ini terasa berat, penting untuk tetap mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Pengelolaan anggaran yang bijaksana adalah kunci untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya.